Notification

×

Iklan

Studi Banding ke Kota Palu, DPRD Tolitoli Bahas Kebijakan dan Pengawasan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg

| Januari 17, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-01-17T07:34:37Z

TREND SULAWESI– Masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) kembali mengemuka di Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, yang mengandalkan gas melon sebagai bahan bakar utama.


Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tolitoli melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Palu guna berusaha mencari solusi atas kelangkaan elpiji yang semakin meresahkan masyarakat. 


Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli, Risman, mengungkapkan bahwa masalah kelangkaan gas elpiji 3 Kg sudah menjadi persoalan yang berskala nasional dan bukan hanya isu lokal.


" Saya bersama teman-teman anggota silaturahmi sekaligus sharing dan mempelajari terkait kebijakan dan langkah-langkah wali kota palu terkait pengawasan dalam tertibnya penyaluran gas 3 kilo gram," kata Risman kepada awak media, Jumat (17/01/2025). 


Politisi partai berlambang pohon beringin itu menjelaskan bahwa kelangkaan gas elpiji 3 Kg di Tolitoli bukan hanya disebabkan oleh faktor distribusi, tetapi juga ada masalah terkait dengan kuota yang tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.


" Kami menyadari bahwa masalah kelangkaan elpiji ini sudah menjadi isu besar, bahkan berskala nasional. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah kunker ke wali kota palu untuk menggali lebih dalam tentang kendala-kendala yang ada dan bagaimana solusi terbaik yang bisa ditemukan," jelas Risman. 

Selain itu, Risman juga mengimbau agar masyarakat dan pelaku usaha kuliner dapat lebih bijak dalam menggunakan gas elpiji 3 Kg. Ia menjelaskan bahwa gas elpiji melon ini sebenarnya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, masyarakat yang mampu dan pengusaha kuliner diharapkan untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 Kg, melainkan menggunakan gas elpiji ukuran 5 Kg yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.


"Gas elpiji 3 Kg ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, kami meminta masyarakat yang mampu atau golongan menengah ke atas untuk tidak menggunakan gas 3 Kg. Begitu juga dengan pengusaha kuliner, mereka seharusnya menggunakan gas elpiji 5 Kg, bukan 3 Kg, karena lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan mereka," tegas Risman. 


Risman juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif dalam pemanfaatan gas elpiji ini, agar alokasi gas melon bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat yang membutuhkan.


"Kesadaran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Mari kita semua berperan aktif untuk memastikan agar distribusi gas elpiji bisa sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan,"tandasnya.


Dengan langkah-langkah yang telah disusun oleh DPRD Tolitoli, diharapkan masalah kelangkaan gas elpiji 3 Kg ini bisa segera teratasi. 


Koordinasi dengan pihak terkait seperti DPR RI, Pertamina Patra Niaga, dan Dinas Perdagangan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan distribusi gas elpiji di kota cengkeh.


Masyarakat pun diimbau untuk tetap bersabar dan menjaga kesadaran bersama dalam pemanfaatan gas elpiji ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, diharapkan masalah kelangkaan gas elpiji di Balikpapan bisa segera teratasi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.


Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan apresiasi atas kunjungan (studi banding) DPRD Kabupaten Tolitoli ke Kota Palu.


Kata Hadianto Rasyid, kunjungan ini adalah momen penting untuk memperkuat hubungan antardaerah di Sulawesi Tengah (Sulteng).


"Ini adalah suatu kehormatan bagi Kota Palu, penghormatan ini memperkuat silaturahmi dan kebersamaan kita dalam membangun sinergi antarwilayah di sulteng," ucapnya.


Menurut Hadianto Rasyid, pentingnya kerja sama antara Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, dan 12 kabupaten lainnya sebagai bagian dari etalase Sulteng.


Lebih lanjut, sinergi yang kuat dapat menciptakan refleksi positif untuk seluruh provinsi.


"Kota Palu menyadari posisinya sebagai ibu kota provinsi, karena itu, kami berkomitmen untuk membuka pintu informasi seluas-luasnya, termasuk dalam pengelolaan gas 3 kg, optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.


Wali Kota juga mengungkapkan tantangan dalam masa kepemimpinannya, termasuk pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak pemerintah selama hampir 1,5 tahun.


Meski begitu, Hadianto Rasyid memastikan bahwa upaya perbaikan dan langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang.


"2 tahun efektif bekerja tentu sangat singkat, namun, kami menjadikan waktu itu sebagai landasan untuk memperbaiki berbagai sektor dan mencapai pencapaian yang lebih besar di masa depan," tuturnya.


Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi antara Pemerintah Kota Palu dan DPRD Tolitoli terkait pengelolaan pemerintahan dan upaya bersama dalam memajukan Sulteng.


Kedua pihak berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih erat di berbagai bidang.

×
Berita Terbaru Update