TREND SULAWESI - Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Tolitoli guna menakhodai partai golkar untuk periode 2025-2030 berakhir dengan kontroversi.
Bahkan, dalam proses Musda yang digelar, sejumlah kader dan peserta yang semula hadir dan terdaftar secara resmi memilih keluar dari forum Musda, logout dari sistem, serta meninggalkan arena sidang.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terbuka terhadap jalannya Musda yang dinilai tidak transparan, penuh rekayasa, dan hanya dijadikan formalitas untuk mengesahkan skenario yang disiapkan segelintir elit partai.
Kubu bakal calon Gunardi Aluy Kama menuding adanya pelanggaran serius dalam pelaksanaan Musda yang berlangsung di Hotel Mitra Utama tersebut.
Salah satu perwakilan Kosgoro 57 Tolitoli Alwansyah, usai keluar dari forum musda bersama pengurus kecamatan dan organisasi sayap yang mendukungnya, secara tegas menilai Musda tersebut tidak sah.
“Jadi dinamika yang terjadi hari ini tentang musyawarah sebenarnya tidak ada sifat netralnya antara DPD 1, DPD 2 dan steering committee yang memihak pada satu paslon.
dan paslon kita selalu dihalang-halangi dari syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi, ”ujarnya.
Alwansyah juga mengungkapkan “Kenapa kita sampai hari ini bersih keras? Ini tidak ada keadilan di dalamnya. Sehingga kami berharap sebenarnya DPD 1 harus mengambil alih ini semua. Karena di dalam musda Golkar kali ini, seperti ada permainan yang sudah disetting dari awal, ”ungkapnya.
Sementara itu, Bakal Calon Ketua Golkar Tolitoli Gunardi Aluy Kama mengatakan harapan sebenarnya di dalam persidangan itu kan yang punya hak suara itu kan PK dan pendiri yang didirikan.
“Cuma kan terlihat di sini ketidaknetralan dari panitia pelaksana yang seakan memberikan pressure kepada pimpinan sidang yang dikoordinir oleh DPD 1. Nah terbukti sebenarnya kita sudah antisipasi tadi jangan sampai terjadi chaos tapi ternyata ini kan karena mereka memaksakan kehendak seperti itu ya akhirnya benar terjadi sehingga paling tidak kita mengamankan dari tim dari DPD 1 untuk tidak terjadi apa-apa, ”jelasnya menambahkan.
“Jadi kan memang kalau sudah terjadi hal seperti ini, deadlock, ya biasanya itu memang itu ditarik ke provinsi. Nanti dari DPD 1 yang menentukan seperti apa langkah selanjutnya, ”pungkasnya.
