TREND SULAWESI - Polemik Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Partai Golkar Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah yang agendanya suksesi kepemimpinan terus bergejolak. Terakhir kubu Gunardi Aluy Kama yang merasa haknya dikebiri dalam Musda tersebut mengatakan menolak hasil Musda.
Terkait polemik tersebut, Ketua Panitia Mahdi menjelaskan, tuduhan adanya ketidaknetralan dalam Musda sangat disayangkan. Panitia telah melakukan tugasnya untuk melaksanakan suksesi di tubuh DPD II Golkar Tolitoli sesuai mekanisme partai dan merujuk pada AD/ART partai.
Panitia tetap patuh pada Peraturan Organisasi, serta yang paling utama berpedoman kepada Juklak tentang Musyawarah Musyawarah dan Rapat-rapat Partai Golongan Karya.
“Kami sangat menjaga netralitas pelaksanaan Musda dan kamipun sangat menjaga marwah partai. Karena yang sedang berkompetisi saudara kita, keluarga besar Partai Golkar,” terang Mahdi, saat ditemui awak media, Kamis (18/12/2025).
Mahdi yang akrab dipanggil Didi Romeo menegaskan, akan sangat ironis jika panitia, pengurus DPD II Golkar Tolitoli dan Stering Committee dituding melakukan kecurangan. Karena bagi panitia dan pengurus DPD Golkar Tolitoli, musda merupakan hajat keluarga besar Golkar untuk mempersiapkan program-program partai ke depannya.
“Keluarga besar Golkar, musda inipun sebagai jembatan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kader Golkar, selain membentuk kepengurusan baru.”tegasnya.
Didi juga mengklaim musda yang dilaksanakan sudah sesuai tahapan. Mulai melakukan pengumuman tentang pendaftaran bakal calon Ketua DPD II Golkar, proses penjaringan verifikasi dan melaksanakan persidangan-persidangan.
“Panitia berhari hari melakukan persiapannya dengan sungguh-sungguh dengan merujuk kepada AD/ART Partai Golkar, Peraturan Organisasi serta yang paling utama berpedoman kepada Juklak tentang Musyawarah Musyawarah dan Rapat-rapat Partai Golongan Karya,” terangnya.
“ DPD Golkar Tolitoli juga mengetahui soal mandat bakal calon Gunardi di PSI. Maka dari itu ada keterkaitan dengan PDLT,”ungkapnya.
Sementara itu, Stering committee, Fahrul juga angkat bicara terkait tudingan yang tidak mendasar itu. Fahrul menilai hal itu, menjadi kerugian besar untuk partai golkar kedepannya. Karena faktanya jalannya persidangan Musda sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Walk out itu adalah hak peserta. Hanya panitia sangat menyayangkan kejadian itu. Karena sesungguhnya di musda ini semua persoalan organisasi bisa diselesaikan,” ucap Fahrul.
Fahrul menjelaskan, syarat dan prasyarat musda ini juga mengacu pada syarat dan ketentuan pelaksanaan musda ditingkat provinsi Sulawesi Tengah.
“Musda ini juga berpedoman pada Tata pelaksanaan Musda DPD I Partai Golkar Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Jika kemudian kubu Gunardi sebagai bakal calon Ketua DPD II partai Golkar Tolitoli mau memaksakan untuk menghilangkan syarat tersebut tentunya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ” jelasnya.
“ jadi inilah salah satu sebab adanya perbedaan pendapat antara panitia dan kubu Gunardi karena mereka mau menghilangkan salah satu syarat yang sudah ditetapkan,”pungkasnya.
