TREND SULAWESI - Ketua DPD LSM GIAK Sulteng mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah di lembaga penyelenggara pemilu selama pelaksanaan Pilkada Tolitoli 2024.
BPK diminta segera mengaudit dana yang digunakan KPU, Bawaslu, terkait penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Demikian disampaikan ketua LSM GIAK Sulteng, Hendri Lamo.
Menurut dia, publik menunggu keseriusan BPK menjawab dugaan atas penggunaan dana pemilu yang diselewengkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pengawasan dari tahapan awal pilkada hingga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024.
"Jangan sampai ada dana rakyat yang diselewengkan dalam Pilkada Serentak 2024," kata Hendri Lamo, Minggu 12 Januari 2024.
Dia mengatakan anggaran yang digunakan untuk Pilkada sangat besar. Total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 28 Miliar, yang bersumber dari APBD Tolitoli.
" Harus diperiksa secara transparan, agar publik mengetahui rincian jelas penggunaan dana hibah tersebut, " Jelas Hendri.
Dia mengatakan, desakan audit anggaran sangat wajar mengingat dana Pilkada 2024 sangat fantastis.
Untuk itu, dia meminta agar BPK memastikan audit dana Pilkada dilakukan segera secara independen, objektif, dan profesional. Menurut dia, BPK harus tetap mengedepankan nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan penggunaan dana yang bersumber dari uang rakyat.
