Penulis : Moh. Rizki Alhaj, S.Pd., M.E (Akademisi)
TREND SULAWESI - Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, kursi nomor satu di Kementerian Keuangan telah bergeser sebanyak tiga kali. Sri Mulyani, ke Purbaya Yudhi Sadewa, ke Suahasil Nazara. Sri Mulyani dicopot pada 8 September 2025 untuk memberi jalan bagi Purbaya. Dan 14 September kemarin, Purbaya pun harus menyudahi masa tugasnya lewat keputusan pragmatis di Istana. Pola yang menunjukkan kontradiksi besar. Program dan janji politik Presiden terus berjalan maju, sementara para penjaga kas negaranya terus diganti di tengah jalan.
Realitas ini justru memperjelas akar masalah yang sebenarnya. 10 tahun memimpin Kementerian Keuangan, publik tentunya tidak boleh menyangsikan Sri Mulyani sebagai pakar keuangan publik dengan reputasi global. Bukti ketenangannya terlihat dalam mengelola fiskal dan mampu menjaga kestabilan, di saat global mengalami guncangan.
Begitu pula dengan Purbaya. Rekam jejaknya sebagai makroekonom senior dan mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tergambarkan dalam 371 hari kepemimpinannya sebagai pengawal kas negara. Dan Suahasil yang baru saja dilantik. Profesor ekonomi, mantan Kepala BKF, dan tujuh tahun berada di inti birokrasi Kemenkeu sudah dapat menjawab kalau problem fundamental fiskal kita hari ini bukan karena negara kekurangan stok ekonom cerdas berkaliber tinggi. Tapi karena Kemenkeu bukan lagi sekadar penjaga disiplin kas negara. Posisinya kini dijadikan sebagai shock absorber untuk program politik baru, kewajiban lama, dan risiko fiskal yang datang dari berbagai arah sekaligus.
Pusat persoalannya tidak berhenti di Lapangan Banteng. Arah politik yang menghasilkan komitmen fiskal semakin terkonsentrasi pada Presiden. Di bawahnya, Kemenkeu kebagian tugas menghitung, membiayai, menjaga defisit, dan merapikan konsekuensinya. Ketimpangan inilah yang disebut sebagai Commitment Persistence Asymmetry.
Naik selevel dari warek ke kursi menteri. Kalimat pertama Suahasil setelah dilantik sangat spesifik. Prioritasnya adalah menjalankan “credible state budget”. Dia juga menjanjikan “trustworthy public communication.” Pernyataan itu memberi petunjuk paling penting tentang masalah yang sedang diwariskan kepadanya.
Masalah pemerintahan Prabowo sekarang sudah masuk ke wilayah kredibilitas, dan sudah tumbuh sebelum hari ini. Pada Februari, Moody's mengubah outlook Indonesia dari stable menjadi negative. Moody's menulis penyebabnya secara terang: “reduced predictability in policymaking, weaker policy coherence, and less effective policy communication”.
Fitch kemudian menyebut adanya “erosion of policy mix consistency and credibility”, bersamaan dengan makin terpusatnya pembuatan kebijakan. Pasar sebenarnya tidak sedang marah karena Indonesia kekurangan ekonom pintar. Tapi pasar melihat cara negara mengambil keputusan yang semakin sulit diprediksi. Dan pusat kekuasaan politik pemerintah ini berada pada Prabowo.
Polemik setoran Rp120 triliun Danantara menunjukkan kerusakan itu dengan sangat bersih. Pada 28 Agustus, Purbaya mengatakan Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke APBN. Dia mengatakan angka tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo.
Lalu pada 9 September, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan internal Danantara belum pernah membahas rencana Rp120 triliun tersebut. Contoh kekacauan komunikasi pada level negara.
Menteri Keuangan mengatakan keputusan Presiden sudah ada. Kepala lembaga pemilik dana mengatakan pembahasannya belum ada. Di sini levelnya naik satu tingkat. Purbaya mengatakan asal angka Rp120 triliun bersumber dari Rosan yang menjanjikannya kepada Presiden. Rosan kemudian mengatakan pembahasannya bahkan belum ada.
Akhirnya publik mendapat tiga lapis informasi yang tidak sinkron: 1. Presiden memutuskan;2. Menkeu mengumumkan; 3. Lembaga pelaksana mengatakan belum membahas. Ketidakharmonisan tata kelola ini merupakan bentuk diskoordinasi akut dan public communication breakdown pemerintah.
Komando politik bergerak lebih cepat daripada pembentukan keputusan administratif. Akibatnya, pengumuman kebijakan keluar sebelum negara punya satu versi keputusan.
Lalu Prabowo mengganti Purbaya. Penggantinya langsung bicara tentang credible budget dan trustworthy public communication. Dinamika seperti ini terlihat sebagai pola institusional baru:
Credibility problem → personnel replacement → technocratic reassurance.
Fenomena yang disebut technocratic shielding terjadi ketika agenda komando politik di tingkat atas memicu premi risiko di mata investor; pemerintah dengan sengaja menempatkan figur teknokrat yang kredibel di baris depan pasar. Tugas beratnya, untuk mengemas agenda politik Presiden agar terlihat rasional secara fiskal, terukur, dan dapat dipercaya.
Strategi penyeimbangan (balancing) ini menjadi krusial karena eksperimen kebijakan di era Purbaya sebenarnya menghasilkan pertumbuhan riil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi tumbuh kokoh 5,61% pada kuartal III-2026, dan kuartal II tetap bertahan di level 5,29%. Media global bahkan mencatat pertumbuhan tersebut sempat menyentuh level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Namun, pertumbuhan yang ekspansif ini dibayar mahal dengan melebarnya outlook defisit anggaran 2026 menjadi 2,85% PDB. Ketika defisit membengkak, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan hebat, memicu lembaga pemeringkat dunia seperti Fitch dan Moody's menurunkan prospek (outlook) utang Indonesia.
Pada akhirnya, realita pasar membuktikan satu dalil ekonomi politik yang fundamental, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak otomatis membeli kepercayaan pasar. Growth menghasilkan angka; credibility menentukan harga risiko atas angka tersebut.
Di sinilah publik harusnya dapat melihat kesalahan Prabowo lebih besar daripada kesalahan Purbaya. Prabowo memilih Purbaya setelah menerima resignation Sri Mulyani pada 2025. Reuters mencatat pilihan tersebut terkait dengan dorongan kebijakan pertumbuhan yang lebih agresif.
Ketika eksperimen pro-growth tersebut mulai memicu masalah kredibilitas di mata lembaga rating internasional, Prabowo kembali ke titik aman dengan memilih teknokrat yang dekat dengan tradisi ortodoksi fiskal era Sri Mulyani, yaitu Suahasil Nazara.
Siklus kebijakan ini berjalan sirkular dari pucuk kekuasaan tertinggi:
Prabowo memilih eksperimen -> eksperimen menambah ketidakpastian -> Prabowo mengganti operator -> operator baru diminta memulihkan kepercayaan. Dalam arsitektur presidensial hal ini dikenal dengan hukum besi, yakni Presiden mendapatkan hak eksklusif untuk memilih arah, sementara Menteri harus bersiap menerima seluruh risiko politik dari arah yang dipilih tersebut.
Argumen ini sekaligus menjawab satu spekulasi politik yang kerap muncul di permukaan bahwa Jokowi masih mengatur segalanya dari belakang layar. Untuk urusan kebijakan fiskal makro ini, rantai kewenangan dan kausalitas institusionalnya sudah sangat terang benderang. Prabowo yang menerima resignnya Sri Mulyani. Prabowo yang menunjuk Purbaya. Prabowo pula yang kemudian mencopot Purbaya dan menunjuk Suahasil.
Bahkan Purbaya sendiri mengakui bahwa orkestrasi target Rp120 triliun tersebut datang sebagai perintah langsung dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu, setiap analisis ekonomi-politik yang terus-menerus mencari "tangan gaib" Jokowi justru mengaburkan realita struktural pemilik kekuasaan hari ini. Jokowi boleh jadi memiliki jaringan atau kemampuan untuk memainkan panggung media. Namun, kenyataan di atas kertas menunjukkan bahwa tombol keputusan fiskal tertinggi sepenuhnya berada di tangan pemerintahan Prabowo Subianto.
Jika ditarik ke dalam theory building, fenomena ini mengonfirmasi temuan lembaga rating Fitch mengenai menguatnya sentralisasi pembuatan kebijakan (centralisation of policymaking). Namun, masalah mendasar muncul ketika sentralisasi keputusan politik tidak dibarengi oleh sentralisasi disiplin fiskal. Kontradiksi ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai presidential credibility paradox; Decision centralisation -> weaker internal challenge -> premature policy signalling -> institutional contradiction -> market distrust -> technocratic credibility repair. Paradoks ini menerangkan hubungan kausalitas linear. Semakin kuat preferensi subyektif Presiden dalam menentukan arah kebijakan, semakin besar pula ketergantungan rezim kepada figur teknokrat untuk 'menjual' arah tersebut agar terlihat kredibel di mata pasar.
Hubungan transaksional ini pada akhirnya membentuk simbiosis yang tidak sehat di dalam tubuh birokrasi. Kekuasaan politik bertindak sebagai konsumen yang menghabiskan persediaan kredibilitas, sementara teknokrat diposisikan sebagai produsen yang dipaksa bekerja untuk memulihkannya kembali. Tulisan ini sekaligus menjawab pertanyaan krusial: lalu kenapa?
Pergantian Purbaya menunjukkan mekanisme kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah reshuffle kabinet biasa. Melalui langkah ini, Prabowo terbukti dapat dengan mudah mengganti pembawa kebijakan (policy carrier) tanpa otomatis mengubah sumber dari kebijakan itu sendiri (policy source). Para pakar analis pasar juga menyatakan bahwa arah kebijakan fiskal makro akan tetap sama selama kendali penentuan anggaran dipegang penuh secara mutlak oleh Presiden.
Maka dari itu, ukuran keberhasilan Suahasil Nazara ke depan sangat sederhana. Jika komunikasi membaik dan kepanikan pasar mereda, kita harus tetap kritis melihat ke arah mana sumber keputusan politik bermuara. Sebaliknya, jika pola pengumuman sepihak yang tidak sinkron kembali muncul ke permukaan, masalah strukturalnya terbukti berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kompetensi seorang Menteri Keuangan. Itulah yang dinamakan sebagai Prabowo's credibility reset. Presiden menciptakan arah politik, sistem menghasilkan risiko makro, lalu teknokrat mendapat tugas berat untuk memperbaiki kepercayaan pasar.
Selama episentrum ketidakpastian tetap bersumber di pusat keputusan tertinggi, pergantian teknokrat hanya akan mengulang siklus tanpa akhir (circular loop): political ambition -> policy disorder -> credibility loss -> technocrat reset -> repeat. Pada akhirnya publik dapat melihat letak kalkulasi politik Prabowo yang paling mahal. Dia terlihat percaya bahwa dengan mengganti individu di kursi menteri, hal tersebut otomatis dapat memulihkan kerapuhan sistem. Padahal, pasar global saat ini sedang memberikan pelajaran yang jauh lebih keras dan fundamental. Dimana Kredibilitas itu tidak mengikuti siapa individu yang menjabat, melainkan bagaimana cara kekuasaan tertinggi membuat keputusan.
Catatan kaki
1. Moody's Ratings, "Rating Action: Moody's Ratings changes Indonesia's outlook to negative from stable, affirms Baa2 rating," 5 Februari 2026.
2. Fitch Ratings, "Global Emerging Markets Credit Snapshot: 2Q26," 2026.
3. Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia Triwulan 1-2026 Tumbuh 5,61 Persen (Y-on-Y)," 5 Mei 2026.
4. Reuters, "Good move: Indonesia's finance minister switch will ease investor jitters," Gayatri Suroyo, Stefano Sulaiman, dan Ankur Banerjee, 14 September 2026.
