TREND SULAWESI - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli (Bapenda Tolitoli) tengah berupaya menggenjot terhadap potensi penerimaan pajak pendapatan dari komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Bapenda Tolitoli, Hasdono, S, STP,M.Si menjelaskan, bahwa BPHTB tidak memiliki data base wajib pajak, karena bidang sektor potensi pajak ini terlahir dari aktivitas yang tidak bisa terprediksi.
Namun demikian, formulasi terkait angka BPHTB yang hadir menjadi beban tanggung jawab Bapenda di tahun 2025 sebesar 2 miliyar lebih merupakan hasil dari formulasi potensi yang diproyeksikan.
"Hari ini kita telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak PPAT. Tentu ini menjadi suatu upaya dan strategi kami bagaimana optimalisasi maupun akselerasi terhadap penerimaan pendapatan dari BPHTB di Kabupaten Tolitoli bisa terealisasikan," kata Hasdono, Senin 17 maret 2025.
Melihat besaran potensi yang ditargetkannya itu, pihaknya optimis akan bisa tercapai sebab ketika pihaknya mengklasifikasikan dengan fenomena maupun perilaku BPHTB ini didominasi jual beli dan pelepasan hak.
" tentu kami juga akan memaksimalkan hal itu, " jelasnya.
Sementara itu, mengenai dengan adanya program PTSL diakuinya akan mempengaruhi terhadap potensi BPHTB, sebab pihaknya tidak bisa mendeteksi proses adanya piutang.
"Ketika proses PTSL ini dilakukan, maka kami bisa mendeteksi piutang itu setelah mereka (pemilik lahan) melakukan jual beli atau pelepasan tanahnya yang dimilikinya," jelasnya.
Kendati demikian, Bapenda Tolitoli memiliki hubungan kerja sama koordinasi secara khusus dengan ATR/BPN, sehingga hal-hal yang terkait dengan BPHTB dan pertanahan dapat terkorelasi dengan baik.
Lebih lanjut Hasdono mengatakan, bahwa BPHTB merupakan salah satu bagian dari komponen pajak yang dikelola Bapenda Tolitoli.
"Saya berharap dengan upaya maupun strategi yang dilakukan teman-teman di Bapenda ini bisa menghasilkan pendapatan maupun realisasi yang sesuai target tentunya," tuturnya.
.png)