TREND SULAWESI - Anda mungkin masih sering mendengar tentang fakta bahwa gaji satuan pengamanan alias satpam di beberapa tempat masih banyak yang di bawah UMK/UMR. Ada juga yang dibayarnya harian dan ada juga tanpa benefit yang diwajibkan oleh pemerintah.
Iya, fakta ini masih sangat sering terjadi. Kenapa bisa demikian? Di tengah kita menyadari bahwa keamanan adalah kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan namun nyatanya banyak sekali pengusaha atau badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang masih tidak bisa menghargai satpamnya dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
Di kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, Satpam mengeluhkan minimnya perhatian kesejahteraan terhadap satuan penyelenggara keamanan swakarsa tersebut. Keluhan ini datangnya dari para Satpam RSUD Mokopido Tolitoli Mereka curhat akan rendahnya gaji yang diberikan oleh pihak manajemen RSUD.
Mendengar keluhan satpam RSUD Mokopido Tolitoli, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolitoli menyikapi permasalahan yang dialami Satpam.
Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Risman mengatakan, persoalan ini telah menjadi perhatian, bahkan sudah disampaikan kepada pihak Manajemen RSUD Mokopido saat rapat dengar pendapat.
“Lewat kesempatan ini karena rumah sakit itu menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah sendiri, mengelola pendapatannya sendiri dan kita juga di kabupaten Tolitoli UMRnya kita itu sudah ditetapkan secara nasional itu ada di angka 2,9 kepada mereka kalau misalnya bisa 2 juta atau 1 juta 700. Karena sekarang itu turun dari 1,5 jadi 1,2 ini informasi paling kami dapatkan lewat penjaringan atas tentunya ketika kami tidak menyampaikan tidak memperjuangkan ini kami juga berdosa Karena dia sudah menyampaikan lewat kami maka tugas kami menyampaikan lewat forum ini karena itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPR, " Jelasnya.
Risman mengaku telah mendengar keluhan mereka, dirinya pun berjanji akan menyampaikan kepada pihak manajemen RSUD, dan berharap para Satpam DPRD diupah dengan upah yang layak dan disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Saya minta para satpam di RSUD diupah dengan upah layak, minimal sesuai UMK,” tambah Risman.
Dia menduga, aksi yang dilakukan para satpam ini puncak kekecewaan mereka, pasalnya beberapa kali sudah disampaikan terkait hak-hak yang melekat kepada mereka, namun tidak ada realisasi.
“DPRD akan terus memantau permasalahan tersebut. Sebab, persoalan ini merupakan bagian dari aspirasi yang diterima dan menjadi penting untuk segera diselesaikan,”pungkasnya.
