TREND SULAWESI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta tidak pilih kasih atau tebang pilih dalam menertibkan penginapan, hotel maupun indekos yang berada di wilayah pusat kota kabupaten Tolitoli.
“Seharusnya petugas Satpol PP Kabupaten Tolitoli juga merazia penginapan yang diduga milik "Pejabat" dan penginapan lain maupun villa yang berada di objek wisata yang berada di kecamatan galang, jangan cuma penginapan itu-itu saja,” tegas Ardan selaku Ketua Forum Lintas Pemuda Tolitoli.
Menurutnya, jika penertiban dilakukan intens dilakukan, maka kebijakan serupa juga harus diberlakukan di kawasan lain yang memiliki karakteristik sama.
"Jangan sampai kebijakan penertiban ini tidak menimbulkan kesan diskriminatif di masyarakat," Jelasnya.
Terkait hal ini, Arda meminta kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satpol PP Tolitoli selaku penegak Perda untuk tegas dan tidak 'mandul' dalam melaksanakan tugas.
"Aturan itukan sudah ditetapkan oleh Bupati Tolitoli, harusnya ditaati. Tapi namanya tempat usaha pasti diem-diem mencoba buka. Nah ini tugas dari Satpol PP untuk bisa menertibkannya," ujarnya.
Ia mengatakan dalam melakukan penertiban, Satpol PP juga diminta untuk tidak tebang pilih, namun harus merata ke semuanya.
"Jangan sampai 'mandul' dalam menegakkan Perda. Semua harus ditegakkan kalau memang melanggar. Kan banyak itu anggota Satpol, diberdayakan saja semua untuk melakukan penertiban," cakapnya.
Tidak sampai disitu, Ardan juga menyoroti masih adanya hotel dan penginapan yang diduga menerima pasangan pelajar dan bukan pasangan yang sah untuk menginap tanpa pengawasan ketat.
Ardan menilai kondisi tersebut merupakan persoalan serius yang tidak bisa di anggap sepele. Karena dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan moral, seks bebas, dan pergaulan bebas di kalangan generasi muda.
"Ini bukan masalah kecil, jika dibiarkan ini bisa merusak dan menjadi ancaman serius bagi moral generasi muda, " Tegasnya.
Menurutnya, pihak hotel maupun penginapan harus lebih bertanggung jawab dan taat terhadap aturan yang berlaku. Termaksud pemeriksaan identitas secara ketat serta memastikan tamu yang menginap bukan pelajar, anak dibawah umur ataupun yang bukan pasangan yang sah menurut hukum.
Tidak hanya itu, ia menekankan peran pemerintah wilayah dalam menjalankan fungsi kontrol dilingkungan masing-masih.
"Camat, lurah dan RT harus menjalankan fungsi pengawasan di wilayahnya, " Tuturnya.
Forum lintas pemuda tolitoli mendesak adanya langkah tegas berupa pemeriksaan rutin secara menyeluruh, penindakan terhadap penginapan yang terbukti melanggar serta evaluasi perizinan usaha yang dinilai lalai dan tidak mematuhi aturan.
