.png)
TREND SULAWESI - Tak cukup melakukan aksi bakar ban di depan gerbang kantor DPRD Kabupaten Tolitoli, massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pendidikan (SAMPPEKAN) sempat memaksa masuk dikantor DPRD pada Senin (07/7/2025) siang.
Pantauan Trend Sulawesi.com, sekitar pukul 11.00 WITA di lokasi, tampak massa yang berjumlah sekitar ratusan orang itu berupaya merangsek masuk ke dalam Kantor DPRD Tolitoli dengan mendekati pintu kantor ruang paripurna.
Ardan yang menjadi salah satu orator berkali-kali berteriak agar aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja memberikan keluasan agar massa aksi bisa berdialog dan berdiskusi dengan pimpinan dan anggota DPRD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atas 3 tuntutan utama yaitu Harga seragam sekolah yang mahal, Dugaan Monopoli harga pasar, dan banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dilingkungan sekolah.
Meski di depan pintu kantor DPRD berdiri puluhan orang anggota kepolisian dengan sikap siap siaga, nyatanya tak membuat pria berkemeja putih menggunakan atribut HMI dan Ketua PMII cabang Tolitoli tersebut takut.
Orasi selanjutnya disampaikan Syarif Lamacca salah seorang alumni mahasiswa malah makin beringas melontarkan orasi-orasinya, dengan meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk mundur dari jabatannya dikarenakan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang setiap tahunnya selalu terulang.
Setelah menyadari bahwa upayanya tak membuahkan hasil, Syarif menginstruksikan massa aksi untuk berdiri tepat di depan pintu kantor utama untuk dapat masuk kedalam ruangan.
Semula massa aksi bermaksud menembus merangsek masuk kedalam kantor. Namun, massa aksi harus berhadapan urat saraf dengan sejumlah anggota kepolisian yang mencoba berdialog dengan massa aksi.
Menurut Syarif, Daerah kabupaten Tolitoli tidak kekurangan orang-orang cerdas melainkan kurangnya orang jujur dan menjadikan dunia pendidikan sebagai lahan bisnis.
"Jelas, ini persoalan pendidikan, yang kemudian dijadikan penghasilan pribadi, dia akan kualat. Saya yakin itu, karena pendidikan, secara institusi dijamin oleh negara. Apalagi kemudian persoalan pendidikan dijadikan lahan bisnis memperkaya diri sendiri," Tegas Syarif dalam orasinya.
"Seluruh masyarakat Tolitoli berhak mendapatkan pendidikan. Mulai dari kelas petani kelas menengah dan atas, bahkan yang berada di daerah terpencil sama di depan pendidikan. Karena semua anak bangsa ini harus mendapatkan pendidikan yang layak," tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Ferdi mengatakan, terdapat tigantuntutan yang akan disampaikan kepada pihak DPRD Tolitoli.
Pertama, Bupati Tolitoli harus mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli dan para Kepala sekolah serta mendesak Eksekutif dan legislatif melakukan pengawasan agar tidak terjadi monopoli harga pasar yang hanya di tujukan kepada salah satu toko.
Dua, tangkap siapapun yang terlibat pungli terkait dana seragam SD, SMP dan SMA yang terlibat "main mata' dengan pihak penyedia seragam sekolah.
Tiga, segera tindak secara tegas oknum guru yang terlibat pelecehan seksual terhadap siswa di lingkungan sekolah.
"Pokoknya kurang responsif dan sekarang sudah terlambat, sekarang harus ada tindakan tegas, " Tegas Ferdi.
Merespon tuntutan massa aksi, pimpinan sidang yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sriyanti Dg. Pareba beserta wakil ketua dan anggota DPRD Tolitoli mendukung penuh apa yang menjadi harapan masyarakat.
Adapun hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :
1. DPRD bersana Stakeholder akan turun untuk melakukan kunjungan kepenyedia barang seragam sekolah.
2. DPRD bersama Pemerintah akan menyampaikan tentang tuntutan mengenai seragam sekolah SMA dan SMK.
3. DPRD Meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mendata Keluarga Kurang Mampu agar tdk ada tumpa tindi data terkait Program Berani sehat dgn PIP.
4. Pemerintah Daerah akan menerbitkan surat edaran tentang Desain Baju Batik akan disebarkan ditoko-toko sehingga ada perbandingan harga sesuai dgn kesepakatan bersama.
5. Diterbitkan Surat Edaran jangan meubah Motif/Pakaian Praktek maupun seragam lainnya disemua sekolah, SD,SMP,SMA dan SMK. Sekabupaten Tolitoli.
6. DPRD bersama Stakeholder terkait akan membentuk SATGAS tentang penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah-sekolah maupun ditengah Masyarakat di Daerah Kabupaten Tolitoli.
Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli Hj. Sriyanti Dg. Pareba kepada media ini mengatakan "akan menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan dan akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan solusi berikutnya yang bisa kita ambil serta menentukan standar harga seragam sekolah agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat Kabupaten Tolitoli,"pungkasnya.
.jpg)
