TREND SULAWESI – Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah mendapat sorotan tajam atas kinerjanya yang dinilai sangat buruk, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Kepemimpinan Kepala Dinas Perdagangan dipertanyakan karena dinilai tidak efektif dalam mengelola retribusi parkir dan retribusi pasar.
Ada dugaan serius terkait kebocoran dana retribusi parkir dan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Tolitoli. Pendapatan dari pelayanan parkir dan retribusi pasar tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahun.
Kedua sektor pengelolaan sumber yang menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun “ Bocor” dan tidak jelas penerimaannya.
Ketidaksesuaian antara target pendapatan dan realisasinya menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak di dalam Dinas Perdagangan. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merugikan keuangan daerah serta mempengaruhi kinerja layanan publik.
Salah satu sumber yang ditemui media ini, mengungkapkan akibat adanya dugaan bocornya pendapatan dari sektor pengelolaan pasar berdampak pada realisasinya sangat jauh dari target yang ditetapkan.
Menurutnya realisasi pendapatan yang jauh dari target yang ingin dicapai harus ditelusuri atau dilakukan audit. Pasalnya kutipan wajib yang dilakukan terhadap pedagang tetap dilakukan.
"Inikan aneh persentase setoran dari pelayanan pasar ke PAD sangat minim, padahal kutipan yang dilakukan ke pedagang tetap dilakukan dan pungutan parkir. Makanya kami menduga ada yang tidak beres," ungkapnya.
Menurut sumber, beberapa pasar yang mesti diaudit hasil setoran ke kas daerah diantaranya Pasar Susumbolan, pasar Shoping, pasar panasakan, pasar tambun dan pasar sandana
"Sebagai contoh, tahun 2024 uang kutipan parkir di Pasar Susumbolan setiap harinya petugas parkir wajib menyetor 350 ribu dikarenakan di pasar Susumbolan ada 3 blok lahan parkir maka dari ketiga petugas parkir dalam perharinya menyetor sejumlah 1.050.000. kalau sebulan bisa berada di angka 31.500.000. Bagaimana dengan setahun tentu nilainya cukup fantastis berada di angka 378.000.000. . Kemudian berhitung soal retribusi pasar yang di pungut dari pedagang dengan tarif Rp.3000 perharinya, contoh jumlah pedagang sebanyak 200 orang, berarti tiap harinya petugas tagi yang di tunjuk disperindag menerima kutipan sebanyak 600.000 dan untuk sebulan kisaran 18.000.000, dan 216.000.000 pertahunnya. Kalau ditambahkan retribusi pasar dan parkir yang dikelola disperindag berada di angka 596.000.000 dalam setahun. apakah setoran ke kas daerah sudah sesuai, dan sebagainya. Itu baru pelayanan parkir objek pasar Susumbolan, bagaimana dengan pasar yang lain yang juga dikelola oleh disperindag, " jelas sumber yang enggan disebutkan namanya.
"Inikan perlu dicek, sehingga nanti diketahui bocornya PAD pasar itu dimana-mana saja, berapa yang masuk ke kasda, berapa yang tidak disetor ke kasda. Belum lagi retribusi, Ini perlu diaudit," Tambahnya.
Ia mengaku sedih melihat pedagang pasar yang sudah berupaya agar tetap memenuhi kewajibannya menyetor restribusi wajib, tetapi uang yang diberikan justru tidak masuk ke kas daerah bahkan fasilitas yang diberikan jauh dari harapan.
" yang jualan di pasar hingga para pedagang lainnya itu selalu berupaya agar bisa membayar kewajibannya. Sementara, jika uang setorannya justru tidak masuk ke kas daerah. Ini sungguh memilukan," sebutnya.
"Bayangkan saja, berapa banyak jumlah pedagang dan berapa dikutip rutin olehdisperindag Tolitoli. Ini harus jelas berapa masuk ke kas daerah, berapa yang justru hilang di tengah jalan. Sehingga membuat setoran kasda dari pelayanan pasar sangat minim. Untuk itu, perlu diaudit sehingga nantinya diketahui bocornya dimana," katanya.
Lebih lanjut, dia menduga banyak retribusi pasar yang dikutip tapi tidak masuk ke kasda.
"Apakah masuk ke Kasda atau tidak itu harus dicek, karena terindikasi banyak yang tidak masuk ke Kasda," tegasnya.
Ia sangat berharap pihak penegak hukum segera menelusuri persoalan ini.
"Jangan sampai uang yang dikutip dari jerih payah pedagang sebagai bentuk tanggung jawabnya yang harus disetor ke daerah, malah raib sebagian di tengah jalan. Apalagi jumlah pedagang yang dikutip rutin kewajibannya itu bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Sekali lagi kami tegaskan ini harus ditelusuri dan diaudit demi menyelamatkan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli," tegasnya lagi.
