TREND SULAWESI — Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tolitoli yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli pada Rabu, 21 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Suwot Pollimpungan, Kantor Bupati Tolitoli.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penyusunan landasan hukum untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Mal Pelayanan Publik merupakan wadah integrasi berbagai layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dalam satu tempat.
Melalui konsep ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan efisien. Pembahasan rancangan peraturan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antarinstansi untuk menyelaraskan kebijakan, memperjelas peran masing-masing pihak, serta memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli, keberadaan MPP berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pertanahan, sekaligus mempermudah koordinasi dengan instansi terkait.
Integrasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur layanan, mengurangi kebutuhan untuk mendatangi berbagai instansi secara terpisah, serta mendukung proses pelayanan yang lebih tertib dan transparan.
Melalui partisipasi dalam pembahasan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas.
Sinergi antarinstansi diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli.
